Ini Dampak Negatif Jika Pemilu dan Pilkada Tetap Digelar pada 2024

Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti JPPR Nurlia Dina Paramitha mengungkapkan, sejumlah dampak negatif jika pemilu dan pilkada tetap serentak atau bersamaan digelar pada Tahun 2024. Menurut Nurlia, setidaknya terdapat empat dampak negatifnya.

“Pertama, pemilih berpotensi tidak cermat dalam melakukan pemetaan calon yang akan dipilih karena pemilihan (7 kotak suara) dilakukan dalam satu waktu. Pemilih pemula dan pemilih perempuan cenderung mengalami kesulitan dalam menentukan kualifikasi calon,” ujar Nurlia dalam diskusi virtual oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Minggu (7/2/2021).

Kedua, kata Nurlia, bakal terdapat ratusan daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota yang tidak memiliki kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023. Setidaknya, terdapat 101 daerah di tahun 2020 dan 170 daerah di tahun 2023, yang akan dipimpin oleh Plt penjabat.

“Dalam hal ini, perlu dipastikan bagaimana plt penjabat ini bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang benar-benar tetap berorientasi kepada masyarakat,” kata dia.

Ketiga, lanjut dia, aparat penyelenggara berpotensi mengalami degradasi mental dan kegagalan kinerja. Pasalnya, mekanisme kerja borongan yang rumit dan rentan kecurangan karena harus mengerjakan 7 pemilu sekaligus dalam satu tahun. Padahal, dengan 5 jenis pemilu seperti tahun 2019 saja, sudah banyak penyelenggaraan yang meninggal dan sakit karena beban kerja yang banyak.

“Dengan beban kerja yang banyak maka berisiko kepada kematian, apalagi masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum dipastikan kapan berakhirnya,” tutur dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *