Hak Yutuber Diabaikan, Yusril Ihza Mahendra Sebut MA Langgar Asas Peradilan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Yusril Ihza Mahendra, pengacara Yusuf Kohar-Tulus Purnomo (Yutuber), menuding Mahkamah Agung (MA) telah melanggar asas peradilan. Yusril menjelaskan, MA telah mengabaikan hak konstitusional Yutuber sebagai pihak terkait.

Sebagai pemohon dalam sengketa penanganan pelanggaran administrasi TSM Pilkada Bandar Lampung 2020 oleh Bawaslu Lampung, seharusnya permohonan Yutuber tidak boleh diabaikan oleh MA.

Hal itu sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-undang 1945 tentang Jaminan Kepastian Hukum.

“Sebelum mengajukan PK, altenatif lain adalah kami mengajukan constitutional complaint ke Mahkamah Agung atas diabaikannya hak-hak konstitusional pemohon tentang adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat 1 UUD 45, namun dilanggar oleh Mahkamah Agung. Yakni ketika pemohon mengajukan permohonan untuk dijadikan sebagai pihak intervensi namun diabaikan begitu saja oleh MA,” papar Yusril Ihza Mahendra kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (29/1/2021).

“Akibatnya, MA melanggar asas peradilan yang paling mendasar, yakni harus mendengar kedua pihak yang bersengketa sebelum mengambil keputusan,” imbuh Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, putusan MA yang membatalkan putusan KPU Bandar Lampung yang melaksanakan putusan Bawaslu Lampung adalah putusan sepihak dengan hanya mendengar dan mempertimbangkan pemohon kasasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *