Gagalnya RUU Menunjukan Pemilu Hanya Untuk Perebutan Kekuasaan

Suara.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Partai Politik yang Inklusif, Relevan, dan Responsif menilai, gagalnya rancangan undang-undang (RUU) Pemilu untuk dibahas lebih jauh menjadi wujud dari pergelutan antar partai politik demi kekuasaan semata.

Penyelenggaraan pemilu selama ini dianggap mereka mengabaikan nilai-nilai demokrasi demi suara rakyat.

Pembahasan soal revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di DPR RI mendadak hangat diperbincangkan pada awal Februari 2021. Itu disebabkan karena pecahnya pendapat antar fraksi mengenai urgensi RUU Pemilu.

Baca Juga: Tentang Revisi UU Pemilu, Jusuf Kalla Nilai Pemilu Serentak 2024 Akan Sangat Berat Dilaksanakan

Mayoritas fraksi yang notabene merupakan partai politik pendukung pemerintah mendadak menginjak rem untuk pembahasan revisi UU Pemilu.

“Fraksi-fraksi di DPR (kecuali non-koalisi pemerintah) yang awalnya mendukung wacana revisi lantas merubah haluannya dengan ikut menolak revisi UU Pemilu,” kata Peneliti The Indonesian Institute (TII), Rifqi Rachman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3/2021).

Kemudian menurut Titok Hariyanto selaku Direktur Atmawidya Alterasi Indonesia, kegagalan revisi UU Pemilu itu memperlihatkan adanya masalah dalam komunikasi politik antar politisi serta reduksi dalam memahami ideologi partai politik, ketika para politisi lintas partai saling berinteraksi dalam isu-isu strategis.

Baca Juga: Sikap Parpol Berubah Soal RUU Pemilu Dinilai Jadi Strategi Untuk Pemilu 2024

Titok memandang kondisi yang terjadi di parlemen itu justru membuatnya memahami kalau partai politik lebih memikirkan kepentingan politik sesaatnya, ketimbang kepentingan strategis yang dihadapi dan menjadi tantangan bangsa di masa depan.

“Gagalnya revisi UU Pemilu mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia hanya mengedepankan nilai kekuasaan semata tanpa mempertimbangkan esensi nilai demokrasi lain, kesetaraan dan akuntabilitas,” ungkap Titok.

Keadaan tersebut dikatakannya bakal menurunkan kepercayaan dan ikatan antara partai politik dengan pemilih menjadi sangat rendah. Padahal, revisi UU Pemilu dapat menjadi kesempatan yang strategis untuk memasukkan pewacanaan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, baik partisipasi politik secara umum dan kontestasi elektoral secara khusus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *