Fraksi PNA DPRA: Tak Ada Alasan Pusat Tunda Pilkada Aceh, Gubernur dan DPRA Harus Temui Presiden

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) di DPRA menegaskan bahwa tidak ada alasan pemerintah pusat menunda tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022.

“Kami menilai tidak ada alasan pemerintah pusat untuk menunda pilkada karena ini adalah kekhususan Aceh yang sudah diatur dalam UUPA,” kata anggota Fraksi PNA, M Rizal Falevi Kirani kepada Serambinews.com, Senin (5/4/2021).

Apabila tahapan dan jadwal pilkada Aceh tetap ditunda, Falevi menilai bahwa pemerintah pusat sudah mengangkangi Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( UUPA ) yang merupakan Undang-undang kekhususan Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Falevi menanggapi keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang mengusul penundaan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Alasan pengusulan penundaan tersebut karena KIP Aceh selaku lembaga penyelenggara Pilkada tidak menerima anggaran hibah dari Pemerintah Aceh untuk melaksanakan tahapan yang sudah ditetapkannya.

Falevi yang juga Ketua Ketua Komisi V DPRA meminta Pemerintah Aceh untuk bertanggung jawab terhadap penundaan tahapan Pilkada Aceh 2022 mendatang.

“Untuk kondisi sekarang, Pemerintah Aceh harus bertanggung jawab supaya tahapan Pilkada Aceh jangan sampai ditunda. PNA mendesak Pemerintah Aceh memecahkan kebuntuan ini,” ujarnya.

Baca Juga:

Ia menjelaskan bahwa Pilkada Aceh sudah diatur dengan jelas dalam UUPA, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 untuk mengikuti aturan lainnya yaitu pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

“Aceh daerah khusus yang semua perangkat hukum, sosial, dan politik diatur dengan UUPA. Pemerintah pusat harus menghargai kekhususan yang dimiliki Aceh,” tegas Falevi.

Ia menjelaskan bahwa Pilkada Aceh sudah diatur dengan jelas dalam UUPA, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 untuk mengikuti aturan lainnya yaitu pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

“Aceh daerah khusus yang semua perangkat hukum, sosial, dan politik diatur dengan UUPA. Pemerintah pusat harus menghargai kekhususan yang dimiliki Aceh,” tegas Falevi.

Penundaan pilkada Aceh ini, lanjutnya, menandakan lemahnya posisi tawar Pemerintah Aceh.

Seharusnya Pemerintah Aceh harus membangun persamaan persepsi dengan DPRA untuk mendorong pemerintah pusat agar pilkada dilaksanakan di Aceh tepat waktu.

“Saya melihat solusi sekarang adalah eksekutif, legislatif dan stakeholder lainnya di Aceh harus bersama menemui Presiden Republik Indonesia Bapak H Joko Widodo untuk membicarakan  masalah Pilkada Aceh 2022,” kata Falevi.

Yang perlu diingat, tegas Falevi, Pilkada Aceh bukan milik kelompok atau golongan tetapi Pilkada 2022 sebuh keniscaan yang harus di laksanakan sebagai bentuk keseriusan pemeritah pusat dalam implementasi UUPA. 

“Sekali lagi saya sampaikan sesegera mungkin ketemu Presiden kalau mau pilkada di Aceh digelar tahun 2022,” demikian M Rizal Falevi Kirani.(*)

serambinews.com/Masrizal Bin Zairi/Taufik Hidayat

Artikel ini telah tayang di serambinews.com pada tanggal 5 April 2021 dengan judul “Fraksi PNA DPRA: Tak Ada Alasan Pusat Tunda Pilkada Aceh, Gubernur dan DPRA Harus Temui Presiden” 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *