Dinilai Belum Siap, KPU Diusulkan Bawaslu Tak Gunakan Sirekap Dalam Pilkada Serentak

Ilustrasi Pilkada Serentak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menggunakan aplikasi sistem rekapitulasi secara elektronik (Sirekap) untuk gelaran Pilkada 2020. Bawaslu berencana membangun hal tersebut dalam bentuk pengiriman surat saran kepada KPU.

“Kami (Bawaslu) hari ini sudah menyusun draf surat ke KPU. Bawaslu mengembangkan untuk tidak menggunakan Sirekap,” kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tertulis, Selasa (11/10).

Dia mengatakan, sampai saat ini lembaga pengawas pemilu masih meragukan kesiapan KPU untuk menerapkan Sirekap. Beberapa alasannya menurutnya antara lain seperti sumber daya manusia (SDM) KPU di jajaran penyelenggara Ad hoc (sementara), baik kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) belum siap.

“Setahu kita, berdasarkan pengalaman di pemilu atau Pilkada, kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahapan pemungutan dan penghitungan lebih banyak karena faktor SDM,” kata Dewi.

Selanjutnya, penilaian Dewi penilaian bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan penyelenggara Ad hoc sangat terbatas waktunya. Hal ini dilihat berdasarkan Dewi pengalaman bimtek yang dilakukan KPU pada masa-masa sebelumnya.

“Tentu dengan penerapan Sirekap butuh bimtek yang lebih memadahi lagi. Dari sisi SDM, kami khawatir ini akan mempengaruhi kualitas pemilihan kita,” ungkap Dewi.

Dewi juga penilaian dari jaringan internet juga akan jadi sialan. Tidak hanya itu mengenai fakta perangkat yang akan digunakan penyelenggara Ad hoc untuk mendokumentasikan C-Hasil-KWK yang akan diskan dan dikirimkan ke Sirekap.

Lebih lanjut dari segi hukum, Dewi melihat dalam pasal-pasal di Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak ada butir-butir yang membina rekapitulasi elektronik. Bahkan kata Dewi UU wajib dilakukan secara manual dengan ketentuan memberikan berita acara (BA) hasil penghitungan rekapitulasi.

“Dengan sirekap berarti tidak ada lagi BA dalam bentuk fisik, semuanya dalam bentuk elektronik. Nah ini kita akan kesulitan dalam melakukan penanganan” ungkap Dewi.

“Kita berharap ini nanti bisa disetujui karena risiko besar yang harus kita tanggung. Mudah-mudahan surat Bawaslu bisa direspon secara baik oleh KPU,” imbuhnya. 

Merdeka.com/ Intan Umbari Prihatin/ gil.

Artikel ini telah tayang diLaman Merdeka.com pada tanggal 10 November 2020 dengan judul “Dinilai Belum Siap, KPU Diusulkan Bawaslu Tak Gunakan Sirekap Dalam Pilkada Serentak”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *