Demi Selesaikan Sengketa Pilkada, KPU Indragiri Hulu Buka Kotak Suara Tanpa Perwakilan Bawaslu

Ilustrasi - Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6) - Antara

Liputan6.com, Pekanbaru – Hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Indragiri Hulu, Riau, masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Sidang lanjutan bakal dilakukan pada 2 Februari mendatang dengan agenda pembuktian.

Salah satu bukti yang akan dibawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupa fotokopi salinan formulir C-1. Oleh karena itu, KPU Indragiri Hulu membuka lagi kotak suara berdasarkan pemberitahuan dari KPU pusat.

Komisioner KPU Indragiri Hulu Dwi Apriansyah menyebut pembukaan baru bisa dilakukan pada Jumat, 29 Januari 2021, pukul 15.00 WIB. Sedianya dilakukan pada pukul 09.00 WIB karena menunggu kehadiran perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.

“Namun pihak Bawaslu tidak datang meski sudah diberitahukan melalui surat dua kali, yaitu 26 Januari dan 28 Januari,” kata Dwi, Jum’at petang.

Pembukaan berdasarkan surat dinas KPU RI nomor 89/PY.02.1-SD/03/KPU/1/2021 itu akhirnya dilakukan tanpa Bawaslu. Pembukaan untuk mengambil 27 dokumen formulir C-1 ini dilihat saksi dari pasangan yang mengajukan gugatan dan polisi.

“Dokumen ini akan difotokopi dan dibawa ke sidang lanjutan di MK,” katanya.

Baca Juga:

Komisioner KPU Indragiri Hulu lainnya, Fitra Rovi, mengaku sudah mendatangi kantor Bawaslu untuk meminta kehadiran perwakilannya. Fitra juga menjemput kunci gudang penyimpanan kotak suara karena jadwal sidang lanjutan sudah dekat.

“Tadi kuncinya Ketua Bawaslu yang serahkan, katanya tidak hadir berdasarkan rapat pleno,” kata Fitra.

Dari Bawaslu, Fitra juga mendapat informasi ketidakhadiran itu juga arahan dari pimpinan. Hanya saja, Fitra tidak mengerti perintah pimpinan seperti apa karena tidak ada suratnya.

Saksi Paslon Kecewa

Ketidakhadiran pihak Bawaslu ini membuat saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut tiga, Marlius, kecewa. Dia menyebut seharusnya Bawaslu datang karena KPU Indragiri Hulu sudah mendapat surat membongkar kotak suara.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Saksi Paslon nomor urut tiga lainnya, Zaudi. Zaudi mengatakan bahwa Bawaslu selaku pihak berkompeten dalam pengawasan pembukaan kotak suara harusnya hadir.

“Bagaimanapun ada prosedur yang ditempuh para pihak. Kita berharap di dalam acara seperti ini yang berkompeten untuk hadir adalah Bawaslu,” ujarnya.

Selain itu, saksi paslon nomor urut empat, Harianto juga mengungkapkan kekecewaannya. Dia menyatakan Bawaslu harus mengawasi pengambilan bukti itu hingga ke MK.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *