Kategori: Pemerintahan Daerah

(1/5) ASN mengikuti upacara bendera. (Foto: Humas PANRB)

Netralitas ASN dalam Pilkada: Balas Jasa atau Balas Dendam

ASN mengikuti upacara bendera. (Foto: Humas PANRB) YOGYAKARTA — Aparatur Sipil Negara (ASN) sering dinilai menjadi faktor berpengaruh dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Apalagi jika salah satu calon yang bertarung adalah petahana. Kepala dinas, camat hingga lurah menjadi faktor penggerak yang bisa menentukan arah dukungan pemilih. Pengamat politik dari Departemen Politik

Ilustrasi pembagian bahan kebutuhan pokok. (Foto: Antara)

KPK Ultimatum Kepala Daerah Jangan Gunakan Bansos untuk Pilkada

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum para kepala daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tidak menggunakan dana-dana bantuan sosial (bansos) demi kepentingan calon tertentu dalam Pilkada 2020. Peringatan keras KPK ini juga ditujukan kepada para calon petahana. Lembaga antikorupsi mengingatkan kepala daerah tak menyimpangkan dana bansos di

48 Daerah Belum Merealisasikan Anggaran untuk Pengamanan Pilkada 2020

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemengdari) mencatat realisasi anggaran terhadap 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Terdapat 48 daerah yang belum melakukan realisasi anggaran terhadap aparat keamanan. “Realisasi anggaran pengamanan 91,89 persen dan tersisa 8,11 persen,” ujar Kepala Subdit Wilayah III Dir Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono

Belum Disanksi, Data ASN Pelanggar Pilkada Diblokir

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono Foto: Dok. BKN Sampai 5 November 2020 terdapat 827 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memblokir data kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar netralitas dalam Pilkada serentak 2020. Pemblokiran dilakukan untuk ASN yang melanggar netralitas,

Surat palsu penggalangan dana Pilkada mengatasnamakan Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Modus Penipuan Galang Dana Pilkada, Catut Nama Gubernur Kaltim Isran Noor

Surat palsu penggalangan dana Pilkada mengatasnamakan Gubernur Kaltim, Isran Noor. Kaltimtoday.co, Samarinda – Sebuah surat mengatasnamakan Gubernur Kaltim Isran Noor dikabarkan beredar disejumlah perusahaan di Kaltim. Surat tertangggal 9 November 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan Direksi Perusahaan itu, dipastikan Kepala Biro Humas Kaltim, M Syafranuddin, palsu. Kepada masyarakat yang menerima surat dengan Nomor 443/1827.02/11-II/BKD tentang

Dua Oknum Kepala Desa Dipolisikan Lantaran Tak Netral pada Pilkada di Sulteng

PALU, Kabar Selebes – Penyidik Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) hingga saat ini telah menangani tiga kasus dugaan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Tiga kasus tindak pidana Pilkada serentak 2020 tersebut dua diantaranya ditangani penyidik Gakkumdu Kepolisian Resor (Polres) Morowali Utara dan

Wujudkan Pilkada Aman dan Damai, Pjs Bupati Gelar Tatap Muka Dengan Para Tokoh Masyarakat

Waropen – Pjs Bupati Waropen menggelar pertemuan dengan seluruh unsur tokoh adat, masyarakat, Agama, Perempuan dan Pemudah se-Kabupaten Waropen di Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah di Waren, Senin (2/11). Tatap muka dilakukan dalam rangka silahturahmi, agar pelaksanaan pilkada serentak khususnya di Kabupaten Waropen 9 Desember 2020 dapat berjalan dengan aman dan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengaku optimistis pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berlangsung di Sulawesi Utara akan berjalan lancar dan aman dari Covid-19. (Yopi)

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah Diduga Tak Netral dalam Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengaku optimistis pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berlangsung di Sulawesi Utara akan berjalan lancar dan aman dari Covid-19. (Yopi) Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 67 kepala daerah yang diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara untuk Pilkada 2020. Teguran tersebut disampaikan

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi(Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Kampanyekan Kotak Kosong di Pilkada Balikpapan, Rizal Effendi Dilaporkan ke Mendagri

Liputan6.com, Jakarta Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena mengkampanyekan kotak kosong dalam Pilkada Balikpapan.  Kuasa hukum pasangan calon tunggal Wali Kota-Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz (RT), menganggap Rizal Effendi tidak netral dalam pilkada. “Kami Senin depan akan lapor ke Mendagri sebab ada pelanggaran aturan

ilustrasi /

Breaking News! Walikota Sungai Penuh Divonis Bersalah, Hukuman Sesuai Tuntutan Jaksa

JAMBI – Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri (AJB) yang terdakwa kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh. Oleh majelis hakim yang diketuai Dedi Kuswara, SH, MH, Walikota Sungai Penuh dua periode itu dihukum dengan pidana denda senilai Rp 4