Kategori: Artikel Pemilu

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Argo Yuwono. ANTARA/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional/pri.

Kapolri terbitkan surat telegram netralitas polisi dalam Pilkada 2020

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Argo Yuwono. ANTARA/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional/pri. Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Nomor STR/800/XI/HUK.7.1./2020 tertanggal 20 November 2020 tentang Netralitas Anggota Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. “Iya benar,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo

Busyro Muqoddas dan sejumlah tokoh menggugat keputusan pemerintah, DPR, dan KPU melanjutkan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan sejumlah tokoh menggugat keputusan pemerintah, DPR, dan KPU melanjutkan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Busyro Gugat Pilkada agar Ditunda Hingga Pandemi Terkendali

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan sejumlah tokoh menggugat keputusan pemerintah, DPR, dan KPU melanjutkan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. (CNN Indonesia/Andry Novelino) Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan sejumlah tokoh menggugat keputusan pemerintah, DPR, dan KPU melanjutkan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Busyro dkk. melayangkan gugatan

KPK juga memastikan bakal terus mengusut perkara calon kepala daerah meskipun penegak hukum lain menunda penanganan kasus sampai proses Pilkada 2020 berakhir. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut akan ada pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 jadi tersangka. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

KPK Segera Tetapkan Paslon Pilkada 2020 Jadi Tersangka

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut akan ada pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 jadi tersangka. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi sejumlah pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020. Lembaga antikorupsi itu mengklaim segera menetapkan tersangka dalam pengusutan

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro

DPR: RUU Pemilu Akan Atur Waktu Penyelenggaraan Pilkada

Liputan6.com, Jakarta Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu akan membenahi keserentakan pemilu. RUU Pemilu ini bakal mengatur pemilu tingkat daerah, yakni pemilihan kepala daerah, diselenggarakan serentak di antara dua pemilu nasional. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, hal ini merupakan salah satu isu kontemporer yang akan dibahas dalam RUU Pemilu.

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Pengamat Politik Minta KPK Hati-Hati Respons Laporan Jelang Pilkada

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko) Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, laporan yang dilayangkan kader Partai Nasdem Kisman Latumakulita terhadap dua petinggi Partai Nasdem ke Komisi

Kominfo. ©2020 Merdeka.com

Awas, Kenali Tanda-tanda Hoaks Pilkada Serentak 2020

Merdeka.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengawasi konten-konten negatif terkait Pemilihan Serentak sejak September 2020. Dari hasil pemantauan itu, terdapat belasan konten negatif atau hoaks bertebaran di media sosial (medsos). “Kami identifikasi ada hoaks terkait pilkada sebanyak 17 hoaks,” kata Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi

Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Perludem Nilai Kampanye Pilkada di Medsos Tak Terjangkau PKPU

Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) Jakarta, CNN Indonesia — Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni menyebut ada tiga masalah prioritas kampanye Pilkada Serentak 2020 di media sosial (medsos) yang tidak bisa dijangkau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Tiga masalah itu yakni menyangkut aliran dana kampanye yang tidak transparan khususnya belanja iklan di

Dok MI Ilustrasi Pilkada

Pemerintah Optimistis Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Tinggi

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyakini tingkat partisipasi publik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan meningkat dibandingkan Pilkada sebelumnya. Pandemi covid-19 tidak akan menghalangi partisipasi masyarakat. “Mudah-mudahan nanti bisa tercapai targetnya 77,5%,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori dalam diskusi virtual, Senin (9/11). Hudori memaparkan

ilustrasi media sosial facebook /

Paslon Pilkada Gunakan Media Daring Sebagai Wadah Kampanye, Pengamat: Malah Jadi Sarang Hoaks

PR DEPOK – Menurut data Pilkada serentak tahun 2018 lalu, presentase pengguna media daring di Jawa Barat (Jabar) mencapai 32 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Media daring sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh Pasangan Calon (Paslon) untuk menarik minat pemilih dengan penyampaian visi dan misi. Para paslon bisa memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini di 8

Ilustrasi (Dok. okezone)

KPU: Situng Tak Lagi Digunakan di Pilkada 2020

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) tidak akan digunakan lagi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Hal itu menyusul rencana KPU yang akan melakukan perubahan 2 Peraturan KPU (PKPU) terkait pemungutan suara dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner KPU RI