Cabup Pegunungan Bintang Costan Oktemka Dilaporkan ke Bawaslu

PAPUAInside.com, JAYAPURA— Calon Bupati Pegunungan Bontang Costan Oktemka yang juga dilaporkan ke KPU Pegunungan Bintang dan Bawaslu atas dugaan pengendalian Pemilu, pasal 71 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pelanggaran tersebut dilaporkan kantor Pengacara Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH & Rekan yang merupakan kuasa hukum pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pegunungan Bintang Nomor urut 2 (dua) atas nama Spei Yan Birdana, ST, M.SI dan Piter Kalakmabin, A.MD

Dikatakan Costan Oktemka telah di tetapkan sebagai calon Bupati Pegunungan Bintang dengan keputusan KPU Nomor: 30 / PL.02.3-Kpt9112 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 pencabutan nomor urut calon Bupati yang juga tidak hadir.

Saat sudah ditetapkan sebagai calon bupati, Costan yang merupakan Bupati Pegunungan Bintang melantik pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang pad 25 September 2020 di Swissbelt Hotel Jayapura.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana adalah pada tanggal 25 September 2020 melantik beberapa pejabat di yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepala Badan Perbatasan Pegunungan Bintang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pegunungan Bintang, “ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Keerom ini, Rabu (30/09/2020).

Ditegaskan Alo sapaan akrab Pengacara kondang ini, dasar pelaporan terhadap petahana adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
  2. Memperhatikan Pasal 71 Ayat (5) dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan yang dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / kota.
  3. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487 / SJ Tahun 2020 Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020.
  4. Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 821.2.17. Tanggal 25 September 2020.
  5. Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 821.2-18. Tanggal 25 September 2020.

“Untuk itu kami meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang untuk segera menindak tegas mendiskualifikasi yang sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengingat sumpah / janji jabatan (KPU) diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ”ujar Aloysius Renwarin yang juga mantan Direktur Elsham Papua ini.

Dikatakan, surat pelaporan pelaporan sudah disampaikan kepada Bawaslu kabupaten dan Bawaslu Provinsi Papua sudah dimasukan. “Surat – surat dugaan percobaan pemilu sudah kami sampaikan baik ke Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Papua, dan bukti penerimaan sudah kami arsipkan. Hendaknya Bawaslu dapat segera merespon laporan ini, ”tegasnya. 

Papuainside.com/ Nethy DS.

Artikel ini telah tayang dilaman Papuainside.com pada tanggal 30 September 2020 dengan judul “Cabup Pegunungan Bintang Costan Oktemka Dilaporkan ke Bawaslu”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *