“Bukan Eks Anggota HTI” dalam RUU Pemilu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-8 pembukaan Masa Sidang II Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2020. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan II tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Oleh : Raines Wadi (peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) digulirkan oleh DPR dan Presiden guna disepakati untuk dilaksanakan lima tahun sekali yang jatuh pada 2024 setelah dilaksanakan pada 2019. Pada pembahasan kali ini terdapat salah satu usulan revisi yang mendapat sorotan dan menciptakan dialektika di tengah masyarakat yaitu pelarangan eks anggota HTI untuk ikut pemilu. Hal itu dituangkan dalam Pasal 182 ayat (2) huruf jj yang berbunyi, “Peserta Pemilu (Capres & Cawapres, Caleg DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:… jj. Bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia.”

Anggota DPR Luqman Hakim dari Fraksi PKB mengatakan bahwa jika organisasi terlarang (dibubarkan), tentu anggotanya harus menanggung konsekuensi politik dan hukum (salah satunya berupa pelarangan ikut pemilu).

Namun rancangan tersebut menurut sebagian pihak dianggap bermasalah, terutama diutarakan oleh Anggota DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang yang mengatakan bahwa sepanjang pengadilan tidak memutuskan untuk mencabut hak politik seseorang, maka dia berhak untuk maju (pemilu). Sekretaris Umum PP Muhammadiyah juga bernada serupa; menurutnya berlebihan jika eks anggota HTI tidak memiliki hak politik dan menghapusnya melalui sebuah Undang-Undang –justru bertentangan dengan prinsip HAM.

Berdasarkan dialektika tersebut, menurut hemat saya terdapat friksi yang harus diselesaikan dalam sebuah pertanyaan berupa apakah pembubaran organisasi HTI secara administratif mutatis mutandis berlaku terhadap anggota eks-HTI dalam pelaksanaan pemilu?

Unsur Formal dan Material

Pemilihan umum (pemilu) yang bertipologi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali adalah pesan yang disampaikan the second framers bangsa Indonesia pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Watak tersebut menggolongkan karakteristik pemilu menjadi dua hal, yaitu unsur formal dan materiil. Unsur formal berupa langsung, umum, bebas, dan rahasia, sementara unsur substantif yaitu jujur dan adil.

Unsur jujur dan adil secara bersamaan menghasilkan sebuah aksioma, bahwa pelaksanaan pemilu wajib dilaksanakan dengan pertimbangan berbentuk pelaksanaan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu salah satunya setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan jaminan atas kepastian hukum yang adil, baik saat pra-pelaksanaan-pasca pemilu.

Oleh karenanya, RUU Pemilu yang menentukan praktik pelaksanaan pemilu (formal) dan praktik tersebut wajib mengacu kepada prinsip-prinsip demokrasi dan jaminan kepastian hukum yang adil, merupakan manifestasi dari unsur keduanya sekaligus gerbang utama dalam menentukan terpenuhinya prinsip-prinsip pemilu a quo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *