Buka Rekonsiliasi Pasca Pilkada, Pintu Masuk kerukunan

Dosen Fakultas Hukum Unja, M. Farisi menyampaikan pentingnya rekonsiliasi dengan mengendepankan kepentingan Jambi harus segera dilakukan (GATRA/Muhammad Fayzal).

Dosen Fakultas Hukum Unja, M. Farisi menyampaikan pentingnya rekonsiliasi dengan mengendepankan kepentingan Jambi harus segera dilakukan (GATRA/Muhammad Fayzal).

Jambi,Gatra.com- Provinsi Jambi dan 4 kabupaten di antaranya, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Batang Hari, serta 1 Kota Sungai Penuh baru saja melalui tahapan Pilkada 2020 yang panjang, penuh liku dan drama pandemi Covid-19. Bagi daerah yang masih ada sengketa PHP Kada, Mahkamah Konstitusi menjadi pintu terakhir bagi para kandidat untuk mencari keadilan. Para pihak, paslon dan penyelenggara diberikan kesempatan yang adil untuk bertarung beradu argumen, bukti dan saksi.

“Hasil Pilkada tahun 2020 ini sangat beragam, ada petahana yang menang, namun banyak juga keluarga petahana (politik dinasti) yang tumbang, bahkan saling klaim kemenangan akibat tipisnya perolehan suara. Namun secara umum proses pilkada bisa dikatakan aman dan lancar, meskipun di beberapa daerah sempat terjadi pengadangan dan saling hujat di media sosial,” kata M. Farisi dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi kepada Gatra.com, Jumat (12/2).

Farisi menjelaskan, ekses positif dari pilkada adalah terpilihnya kepala daerah yang konstitusional yang akan berkuasa 5 tahun kedepan. Namun Pilkada juga bisa melahirkan ekses negatif berupa konflik antar pasangan calon dan tim sukses yang berimbas sampai ke akar rumput atau kelompok-kelompok sosial masyarakat.

“Tidak bisa kita pungkiri pada Pilkada lalu kita disuguhi berbagai propaganda¬†black and negatif campaign, saling hujat di medsos, menyebar kebencian terhadap individu, agama, SARA dan gender, bahkan terjadi gesekan pendukung di akar rumput,” jelasnya.

Ketua KOPIPEDE Provinsi Jambi ini melanjutkan, rekonsiliasi dengan mengendepankan kepentingan daerah Jambi harus segera dilakukan, rekonsiliasi politik akan terlaksana jika kedua pihak (yang menang dan kalah) sadar dan memiliki kesamaan pandangan, jiwa kenegarawanan serta komitmen kebangsaan.

“Menurut kamus KBBI, Rekonsiliasi mempunyai makna perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Rekonsiliasi juga di maknai menyatukan masyarakat yang terbelah untuk mewujudkan restorasi keadilan (Kohen, 2009),” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *