Pemerintahan

Pemerintah Masih Utang Biaya Isoman Rp196 M ke Pengusaha

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan pemerintah memiliki tunggakan biaya isolasi mandiri (isoman) pasien covid-19 sebesar Rp196 miliar. Layanan isoman pasien covid-19 itu tersebar di 21 hotel di DKI Jakarta.
“Sampai saat ini belum dibayar, masih berproses ada sekitar Rp196 miliar untuk isoman,” ujarnya dalam diskusi Pengenaan Pelarangan Beroperasi Bagi Sektor Industri Manufaktur selama penerapan PPKM Mikro Darurat, Rabu (21/7).

Sebetulnya, tagihan itu sudah sudah disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Saat ini, prosesnya menunggu persetujuan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

“Ini nanti harusnya masuknya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena awalnya order (pesanan) dari sana, permintaannya dari BNPB lalu sampaikan ke daerah,” imbuh Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

Baca Juga:

Berkaca dari tunggakan itu, ia berharap ke depannya apabila pemerintah ingin kembali bekerja sama dengan pengusaha hotel, maka ia berharap sistem pembayaran bisa diperbaiki. Sebagai contoh, Pemda Jabar membayar sebagian biaya isoman yakni 50 persen kepada pengusaha hotel dalam dua minggu sekali, sehingga bisa mengurangi beban pengelola.

Namun, secara umum ia menuturkan masyarakat lebih memilih isoman di rumah ketimbang di hotel.
“Kalau pemerintah mau bekerja sama lagi, kami mintanya pola pembayaranya itu yang baik ya,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono juga mencatat tunggakan sebesar Rp140 miliar periode Februari hingga Juni 2021 dari beberapa hotel yang menjadi tempat karantina Orang Tanpa Gejala (OTG) di DKI Jakarta. Pengusaha hotel tersebut meminta bantuan kepada BPD PHRI DKI Jakarta agar bisa komunikasi dengan BNPB, sebagai pemrakarsa hotel bagi OTG.

“Sejumlah hotel yang menjadi penyelenggara tempat karantina Orang Tanpa Gejala (OTG) belum terbayar sampai sekarang itu. Ada sekitar Rp140 miliar periode Februari hingga Juni 2021. Ini mohon agar segera dicairkan karena itu (hotel) kan megap-megap sekali cashflow-nya,” kata Iwan dalam diskusi virtual Dampak PPKM Darurat pada Industri Hotel dan Restoran.

cnnindonesia.com/ulf/age

Artikel ini telah tayang di laman cnnindonesia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *