Bawaslu Lampung Jawab Semua Tuduhan Dalam Sidang DKPP

Bawaslu Lampung pada sjdang DKPP/Repro

Bawaslu Lampung pada sjdang DKPP/Repro

Bawaslu Lampung menjawab semua tuduhan dalam pokok aduan Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) dalam sidang dugaan pelanggaran etik Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung di Dewan Kehormatan Penyelanggaraan Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Senin (8/3).

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan, laporan Yopie Hendro mewakili Paslon 2 M. Yusuf-Tulus pada pukul 23.25 WIB tanggal 9 Desember 2020 tidak melanggar dan diperbolehkan berdasarkan Perbawaslu 8 Tahun 2020.

“Laporan Yopie Hendro disampaikan pukul 23.25 itu betul dan tidak melanggar karena hari pemungutan suara perbawaslu 8 tahun 2020 adalah 24 jam, di pilgub Herman HN melaporkan pada pukul 23.55, lima menit sebelum ditutup,” kata dia. 

Sementara, soal legal standing Yopie Hendro juga sudah terpenuhi karena  pelapor adalah WNI yang memiliki hak pilih di daerah setempat, Yopie Hendro memiliki KTP elektronik Bandarlampung dan terdaftar di TPS 15 Kelurahan Rajabasa. 

Baca Juga: Aksi Massa Depan Bawaslu Lampung Dukung KRLUPB

Ia juga membantah bahwa pihaknya mengabaikan banyak keterangan. Pihaknya mendengarkan keterangan 32 saksi pelapor, 7 saksi terlapor yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Tole, Camat dan Lurah dengan surat tugas resmi dari Wali Kota Herman HN. 

“Padahal Bawaslu akan menghadirkan Kadis, camat dan lurah sebagai pihak terkait. Dalam sidang tidak ada bantahan saksi yang manjadi landasan majalis memutus perkara,” tambahnya. 

Soal bansos, lanjut Khoir, ada saksi yang menjelaskan bahwa pada Bulan November dan Desember masih ada warga Bandarlampung yang menerima bansos. Ketika disampaikan ada pesan pesan untuk memilih paslon 3.

“Jangan lupa jasa-jasa bunda, kalau mau bantuan gratis pilih bunda. Bunda (Eva Dwiana) di sini adalah istri wali kota aktif dan ketua PKK,” katanya. 

Selain itu, terbukti ada 100 kader PPK per kelurahan di Bandarlampung yang menerima uang transportasi Rp200.000 di Bulan November yang bersumber dari dana APBD Kota. Ini juga dibagikan oleh RT dan lurah dengan pesan agar memilih paslon 3 

Baca Juga:

“Ini tidak dibantah oleh terlapor dengan menghadirkan saksi fakta yang membantah pernyataan itu, mereka menghadirkan camat lurah kadis. Mereka membantah adanya pesan pesan itu. Ketika ditanya itu transport untuk acara apa tapi hanya dijawab hanya transport,” ujarnya. 

Selain itu, ada persoalan rapid test gratis hanya untuk saksi paslon 3 dari Pemkot Bandarlampung pada tanggal 7 Desember dan baru disebut untuk semua saksi paslon pada 8 Desember. 

Kadiskes Edwin Rusli sebagai pihak terkait mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran yang ditempel di Puskesmas Bandarlampung yang bunyinya rapid test gratis untuk seluruh masyarakat bandarlampung, penyelenggara pemilu dan saksi. 

“SE itu tertanggal 23 juni 2020 padahal saat itu belum ada pendaftaran calon dan belum ada saksi. Kadis menyatakan ini memang untuk semua paslon tapi tidak terinformasi ke paslon 1 dan 2. Ini juga yang menguatkan majelis,” ujarnya. 

Menjawab tuduhan tidak mendengar keterangan saksi ahli terlapor paslon 3, Yusdianto, Khoir menyebut ketika sidang ditemukan bahwa Yusdianto adalah tenaga ahli pemkot Bandarlampung yang masih menerima honor sampai November walaupun sudah ada surat pengunduran diri. 

“Kami merasakan ada keterikatan yang kuat antara paslon 3 dan pemkot, salah satu kuasa hukum terlapor adalah tenaga ahli, saksi saksi yang dihadirkan adalah unsur pemerintahan, disertai surat tugas resmi wali kota,” tambahnya. 

Selain itu, ada video di persidangan wali kota Herman HN hadir di TPS menyampaikan kalau mau yang gratis-gratis ya bunda eva. 

Untuk mengonfirmasi, pihaknya mengundang Wali kota, Ketua DPRD, kepala BPKAD, Kepala Dinas Pariwisata soal kader pokdarwis yang mendapatkan insentif tapi tidak hadir sehingga pihaknya mendasarkan pada fakta persidangan, pengetahuan dan keyakinan majelis dalam memutus perkara.


Rmollampung.id/ FAIZA UKHTI/ Adi.

Artikel ini telah tayang dilaman Rmollampung.id pada tanggal 8 Maret 2021 dengan judul “Bawaslu Lampung Jawab Semua Tuduhan Dalam Sidang DKPP”.

One Reply to “Bawaslu Lampung Jawab Semua Tuduhan Dalam Sidang DKPP”

  1. Mantap….Bawaslu jangan takut kalo memang tsm….katakan .itu semua benar….tiap kelurahan ada 100 anggota PKK yg pada 1 hari pencoblosan di beri uang oleh ketua PKK .di kelurahan saya …ketua PKK merangkap RT merangkap panwas….apa kah di benarkan seperti ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *