Bawaslu di Daerah Diminta Tidak Tolak Laporan Sengketa Pilkada

Ilustrasi Pilkada. © 2015 Merdeka.com

Merdeka.com – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta agar Bawaslu Kabupaten dan Kota tidak menolak memenuhi calon (paslon), yang merasa hak konstitusionalnya terciderai dalam pencalonan Pilkada 2020 untuk mengajukan sengketa. Dia mengungkapkan ada beberapa Bawaslu di daerah atau kabupaten menolak calon kepala daerah yang Surat Keputusannya oleh KPU.

“Sepanjang yang ikut mendaftar, maka sepanjang itu juga dia punya hak sengketa ke Bawaslu,” kata Bagja dalam keterangan pers, Senin (9/11).

Bagja penilaian dalam menentukan memenuhi unsur atau tidaknya seorang cakada dalam sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten / Kota haruslah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan pusat. Hal tersebut kata Bagja penting untuk menjaga asas umum pemerintah.

“Ini penting untuk menjaga asas umum pemerintahan yang baik bagi Bawaslu di segala jajaran,” ungkap Bagja.

Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, baik atau tidaknya penyelesaian sengketa dan penyelesaian Bawaslu akan menentukan baik atau tidaknya lembaga Bawaslu menjadi lembaga penegakan hukum. Sebab itu Dewi meminta jajaran Bawaslu untuk terus belajar meningkatkan pengetahuan hukumnya dengan mempelajari segala bentuk putusan hukum pemilihan.

“Bentuk produk yang kita hasilkan dari penyelesaian dan sengketa sengketa dan sengketa memiliki nilai hukum yang tinggi,” ungkapnya.

Merdeka.com/ Intan Umbari Prihatin/ tongkol.

Artikel ini telah tayang dilaman Merdeka.com pada tanggal 9 November 2020 dengan judul “Bawaslu di Daerah Diminta Tidak Tolak Laporan Sengketa Pilkada”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *