Anies Jadi Alasan Normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Normalisasi masa pelaksanaan pilkada ke tahun 2022 dan 2023 lewat revisi UU Pemilu di DPR diduga diupayakan sejumlah partai agar bisa mengusung Anies di Pilpres 2024. Foto: Republika/Thoudy Badai

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Normalisasi masa pelaksanaan pilkada ke tahun 2022 dan 2023 lewat revisi UU Pemilu di DPR diduga diupayakan sejumlah partai agar bisa mengusung Anies di Pilpres 2024.Foto: Republika/Thoudy Badai

PDIP memastikan mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, Draf revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah disusun DPR mengatur soal jadwal pelaksanaan pilkada yang dikembalikan digelar di 2022 dan 2023. Padahal mengacu dari pelaksanaan pilkada serentak di 2020, maka seharusnya pilkada kembali digelar lagi pada 2024.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menduga partai yang menginginkan agar pilkada digelar 2022 dan 2023 kemungkinan partai yang menginginkan Anies Baswedan jadi calon presiden di 2024. “Mungkin partai-partai yang ingin Anies jadi capres itu mendorong agar pilkada 2022 dan 2023 itu tetap ada,” kata Qodari kepada Republika, Rabu (27/1).

Ia menilai partai-partai yang menginginkan agar pilkada digelar 2022 dan 2023 mempertahankan jagoannya masing-masing agar bisa eksis hingga 2024 melalui pilkada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun demikian yang dinilai cukup menyita perhatian nasional adalah pilkada Jakarta, hal tersebut lantaran hanya Jakarta yang memiliki pilkada dengan rasa pilpres.

“Memang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur penduduknya lebih banyak dibandingkan Jakarta, tapi eksposurnya tidak seluas Jakarta. Kalau Jakarta eksposurnya nasional,” ungkapnya.

Berdasarkan aturan yang saat ini berlaku, Pilkada DKI Jakarta dijadwalkan kembali digelar 2022. Qodari menilai jika pilkada DKI Jakarta jadi digelar 2022 dan Anies kembali memenangkan pilkada DKI Jakarta, maka Anies masih punya panggung di pemerintahan.

“Misalnya Anies ya, di Jakarta kalau tidak ada pilkada maka kemudian Anies tidak menjabat di 2022-2024 begitu. Karena diisi oleh Plt,” ujarnya. “Tetapi kalau Anies maju, dia dapat panggung pilkada, dan apabila menang terpilih kembali, maka akan punya panggung lagi di pemerintahan selama dua tahun,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *