AHY Minta Hasil KLB Deli Serdang Tidak Disahkan Pemerintah

RAGAM INDONESIA – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY, meminta pemerinta untuk tidak membiarkan dan mengesahkan Moeldoko Cs dalam kepengurusan terpilih Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sebab Ketum partai berlambangkan segitiga Mercy itu menjelaskan pelaksanaan Kongres tersebut menghasilkan kepengurusan yang melawan hukum dan dapat dinyatakan tidak sah.

“Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan Ham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB Ilegal yang jelas-jelas melawan hukum,” kata AHY dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat 5 Maret 2021.

Dijelaskan AHY bahwa dalam pelaksanaan Kongres yang dicetuskan oleh para pendiri partai Demokrat dan sejumlah mantan kader partai Demokrat itu tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kepartaian yang telah di sahkan secara bersama dengan pemerintah.

Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut bahwa berdasarkan hasil keputusan bersama AD/ART partai yang dipimpinnya sejak terpilih dalam Kongres kelima pada 15 Maret 2020 silam itu mewajibkan pelaksanaan KLB dengan memenuhi tiga persyaratan utama.

Baca Juga:

“KLB (versi Deli Serdang) ini tidak sesuai tidak berdasar pada konstitusi Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Artinya KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah,” jelas AHY.

“Mengapa KLB di Sumatera Utara kali ini ilegal?. Setidaknya untuk bisa diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART Demokrat adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC. Kedua-dua nya adalah angka minimal untuk bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB. Dan harus sepersetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai,” ucapnya lagi.

Sementara ungkap Agus Harimurti Yudhoyono, adanya peserta yang turut hadir dalam KLB tersebut sama sekali tidak memenuhi semua untur yang tercantum dalam AD/ART.

“Tidak dipenuhi sama sekali oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Harus 2/3 ketua DPD, faktanya seluruh ketua DPD partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Ketua DPC juga tidak ikut dalam KLB,” ungkapnya.

Meski dikabarkan terdapat pengurus partai Demokrat di daerah yang menghadiri KLB tersebut, AHY memastikan bahwa mereka yangg hadir itu tidak memiliki hak suara secara sah.

Karena dibeberkan Agus Harimurti Yudhoyono, para kader aktif yang turut datang ke Kongres tersebut telah diberhentikan status kepengurusannya sebelum pelaksanaan dan rencana Kongres itu berjalan.

“Kalaupun ada yang mengatasnamakan ketua DPD dan DPC, mengatasnamakan para pemilik suara yang sah, tentu itu adalah berita bohong. Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Demokrat yang sah ini, tetapi semua itu ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan berbagai sumber, mereka juga sudah di Plt-kan sebelum KLB dimulai. Jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut. saya sendiri tentu sekjen mengelola secara lansung,” pungkas Ketum Demokrat AHY.

pikiran-rakyat.com/Juned Rodo/Nandang Permana

Artikel ini telah tayang di laman pikiran-rakyat.com pada tanggal 6 Maret 2021 dengan judul “Mas AHY Minta Hasil KLB Deli Serdang Tidak Disahkan Pemerintah”

Artikel Terkait: Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Moeldoko Ancang-ancang Pemilu 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *