270 Pj Kepala Daerah Ditunjuk Presiden, Netralitas Pemilu 2024 Bakal Jadi Masalah Serius

JAKARTA, REQnews – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian telah menjelaskan bahwa nantinya mekanisme pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah untuk level provinsi berada di bawah kewenangan Kemendagri. Kemudian Kemendagri akan mengajukan para kandidat tersebut kepada presiden untuk kemudian dipilih.

Sementara untuk level kabupaten/kota, lanjut Tito, gubernur bisa mengajukan kandidat Pj kepala daerah kepada Kemendagri.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menekankan bahwa jumlah ini merupakan separuh dari daerah yang ada di Indonesia. Pasalnya, sebanyak 270 daerah akan dipimpin oleh Pj yang ditunjuk pemerintah yang pada akhirnya penyelenggaraan pilkada yang akan dilakukan serentak dengan Pemilu 2024 akan memicu masalah baru.

Baca Juga:

Menurutnya, selain merampas hak rakyat untuk menentukan pilihan calon pemimpin mereka, netralitas pejabat juga dapat jadi problem lain terkait legitimasi hasil Pemilu 2024. Sebab, sambungnya, para pejabat ini bukan hasil dari pemilu.

“Secara tidak langsung memicu problem legitimasi dan memantik masalah netralitas, baik di Pemilu maupun Pilkada 2024. Berpeluang besar membuat jalannya pemerintahan terganggu,” kata politisi PKS itu kepada wartawan, Rabu, 17 Maret 2021.

Mardani mencatat, akan ada 24 penjabat gubernur karena pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Hal ini akan membuat pemerintah kesulitan mencari pejabat pimpinan tingkat madya untuk mengisi kursi tersebut. “Belum lagi pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mengisi kursi walikota/bupati,” tegasnya.

reqnews.com

Artikel ini telah tayang di laman reqnews.com pada tanggal 17 Maret 2021 dengan judul “270 Pj Kepala Daerah Ditunjuk Presiden, Netralitas Pemilu 2024 Bakal Jadi Masalah Serius”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *