2,6 Juta Warga Palestina Daftar Pemilu

FILE - Dalam file foto 25 Januari 2006 ini, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, memberikan suara dalam pemilihan Parlemen Palestina di markas besarnya di kota Ramallah, Tepi Barat. Ketika terakhir kali Palestina mengadakan pemilu 15 tahun lalu,. Foto: AP/Muhammed Muheisend

FILE – Dalam file foto 25 Januari 2006 ini, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, memberikan suara dalam pemilihan Parlemen Palestina di markas besarnya di kota Ramallah, Tepi Barat. Ketika terakhir kali Palestina mengadakan pemilu 15 tahun lalu,.Foto: AP/Muhammed Muheisend

Jumlah telah terdaftar mewakili 93,3 persen warga.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Sebanyak 2,6 juta warga Palestina telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam pemilu parlemen dan presiden yang bakal diselenggarakan pertengahan tahun ini. Itu merupakan pemilu nasional pertama dalam 15 tahun.

Komite Pemilihan Pusat Palestina mengatakan, jumlah telah terdaftar mewakili 93,3 persen warga yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilu. “Jumlah ini mencerminkan keinginan warga Palestina untuk ikut serta dalam pemilihan,” katanya seraya mencatat bahwa pendaftaran dilakukan tanpa kendala, dilaporkan laman Middle East Monitor pada Kamis (18/2).

Namun pada Rabu (17/2) lalu, warga Palestina di kota Hebron, Tepi Barat, melaporkan keberatannya atas pemindahan tempat pemungutan suara dari wilayahnya. Komite Pemilihan Pusat Palestina mengatakan akan menyelidiki alasan di balik perubahan tersebut.

Faksi-faksi politik Palestina telah setuju menggelar pemilu legislatif dan presiden seperti yang sudah dijadwalkan Presiden Mahmoud Abbas. Hal itu disimpulkan dalam pertemuan dua hari di Kairo, Mesir, pada 8 dan 9 Februari lalu.

Seperti dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA, dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan, para faksi Palestina mengatakan mereka akan mematuhi jadwal yang ditetapkan untuk pemilu legislatif dan presiden.  Mereka berjanji menghormati dan menerima hasil pemilu.

Para faksi Palestina juga sepakat membentuk Pengadilan Kasus Pemilu berdasarkan konsensus dan akan melibatkan hakim dari Yerusalem, Tepi Barat serta Jalur Gaza. Pengadilan itu bertanggung jawab memantau semua hal yang berkaitan dengan proses pemilu, hasil pemilu, dan persoalan terkait lainnya. Presiden Palestina akan mengeluarkan keputusan presiden untuk pembentukannya dan menentukan fungsinya berdasarkan konsensus serta sesuai hukum.

Baca Juga

Faksi-faksi Palestina juga setuju mengizinkan kebebasan berekspresi dan pembebasan segera semua tahanan yang ditahan atas dasar faksi mereka atau untuk alasan kebebasan berpendapat. Mereka sepakat menjamin hak kerja politik dan nasional untuk semua faksi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Mereka meminta Presiden Abbas untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat tentang hal ini dan membentuk komite pemantau nasional buat menindaklanjuti pelaksanaannya. Para faksi Palestina turut menyerukan diakhirinya semua masalah politik dan sosial yang dihasilkan dari perpecahan.

Sebuah komite bakal dibentuk untuk tujuan itu dalam kesepakatan di antara faksi. Panitia akan menyampaikan laporannya kepada Presiden Abbas. Laporan bakal diteruskan ke pemerintahan baru yang akan dibentuk setelah pemilihan legislatif untuk dilaksanakan. Pemilu legislatif Palestina dijadwalkan digelar pada 22 Mei mendatang. Sementara pemilihan presiden ditetapkan pada 31 Juli.

Republika.co.id/ Kamran Dikarma/ Teguh Firmansyah.

Artikel ini telah tayang dilaman Republika.co.id pada tanggal 18 Februari 2021 dengan judul “2,6 Juta Warga Palestina Daftar Pemilu”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *