• Kam. Okt 6th, 2022

PKR Klaim Tak Lolos Pendaftaran Pemilu Gegara Kendala Teknis, KPU Bantah

Jakarta – Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) melaporkan KPU RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan pelanggaran administrasi sehingga mereka tak lolos tahap pendaftaran Pemilu 2024. PKR melaporkan adanya kendala teknis yang menyebabkan data keanggotaan mereka tidak dapat masuk ke sistem KPU RI.
Diketahui PKR telah melakukan pendaftaran ke KPU RI pada tanggal 11 Agustus 2022 namun, KPU RI menyatakan berkas PKR belum lengkap. Kemudian, mereka kembali lagi mendatangi KPU RI untuk melengkapi berkas mereka pada 14 Agustus 2022.

“Kemudian dilakukan pencocokan dokumen yang terkendala teknis di lapangan, bahwa flashdisk yang kami serahkan kepada KPU, tidak terdata di layar KPU,” tulis laporan tersebut sebagaimana dibacakan dalam sidang pemeriksaan perdana, Selasa (30/8/2022).

“Sampai kemudian pada esok harinya, kami sampaikan secara tertulis, mohon pembacaan tidak menggunakan komputernya terlapor (KPU), tapi dengan laptop kami yang dibawa dengan disaksikan oleh Bawaslu,” sambungnya.

Dalam sidang pemeriksaan di Bawaslu, PKR mengaku permintaan tersebut tidak direspons. Sehingga akhirnya mereka diberikan surat pengembalian berkas tanda pendaftaran mereka tidak diterima karena berkas tidak lengkap.

“Kami mengadu ke Bawaslu mengadukan permasalahan ini, (memohon) untuk dicabutnya dan tidak berkekuatan hukumnya tanda pengembalian berkas,” ungkapnya.

Setelah itu, akhirnya PKR menyambangi Bawaslu untuk melaporkan KPU RI atas dugaan pelanggaran administrasi. Laporan tersebut tercatat dalam nomor laporan 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022.

KPU Sebut Alasan Itu Tak Berdasar

Di kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Afifuddin, yang datang mewakili KPU RI sebagai terlapor, menilai bahwa laporan tersebut mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Menurutnya, data dalam flashdisk PKR sudah diperlihatkan satu per satu lewat laptop milik PKR.

“Didapatkan fakta yang jelas bahwa pemeriksaan dokumen soft file dilakukan di perangkat milik pelapor yang ternyata hasil pengecekan datanya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sehingga dikembalikan oleh terlapor (KPU),” kata Afifuddin dalam sidang.

“Oleh karena itu permasalahan yang diadukan oleh pelapor terkait kendala teknis tidak berdasar dan mengada-ngada sehingga cukup untuk majelis pemeriksa mengesampingkan aduan tersebut,” sambungnya.

Selanjutnya, sidang diambil alih oleh Ketua Majelis Pemeriksa Rahmat Bagja. Dia mengatakan sidang ini akan dilanjutkan dengan penyampaian alat bukti antara pelapor dan terlapor pada Kamis (1/9) mendatang.

“Sidang akan dilanjutkan esok hari dalam agenda penyampaian alat bukti pada Kamis 1 September pukul 16.00 WIB,” ucap Bagja.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang pemeriksaan aduan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) dan Partai Bhinneka Indonesia (PBI). Sidang dilakukan dengan agenda pembacaan poin aduan dari pihak pelapor.
“Sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan bacaan pokok laporan dari pelapor dengan register 006 dan 007 dinyatakan dimulai dan terbuka untuk umum,” ujar Bagja dalam sidang pendahuluan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/8/2022).

Pembacaan poin-poin laporan dilakukan secara bergantian oleh masing-masing pelapor. Sementara pihak terlapor yang dihadiri Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochamad Afifuddin dan Ketua Divisi Bidang Teknis KPU RI, Idham Holik ikut mendengarkan poin laporan.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bertindak sebagai ketua majelis pemeriksa didampingi anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa, yakni Puadi.

detik.com/Karin Nur Secha/ain/eva

Artikel ini telah tayang di detik.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.