• Kam. Okt 6th, 2022

Benarkah Eks Koruptor Bisa Jadi Calon Anggota DPR pada Pemilu 2024? ,

KOMPAS.com – Polemik soal mantan koruptor boleh mendaftar sebagai calon anggota DPR telah bergulir sejak lama. Salah satunya karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak disebutkan secara khusus adanya larangan terhadap mantan koruptor dalam persyaratan bakal calon anggota DPR.

Eks koruptor boleh jadi calon anggota DPR
Eks koruptor boleh jadi calon anggota DPR Dalam Pasal 240 ayat (1), hanya disebutkan bahwa bakal calon anggota DPR tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih. Namun, mereka masih bisa menjadi calon anggota DPR apabila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana kasus korupsi atau koruptor. Selain poin di atas, tak ada satu pun persyaratan lain yang menyinggung soal pelaku tindak pidana, termasuk korupsi.

Sempat dilarang KPU pada Pemilu 2019

Melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, KPU pernah melarang mantan koruptor ikut pemilihan legislatif pada Pemilu 2019. Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa partai politik tidak boleh menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai bakal calon legislatif.
Untuk menggugurkan aturan itu, tercatat ada 13 pengajuan uji materi yang diterima Mahkamah Agung (MA). Gugatan-gugatan itu di antaranya diajukan oleh para mantan koruptor yang ingin menjadi anggota DPR.  Larangan mantan koruptor manjadi calon legislatif kemudian dibatalkan oleh MA menjelang Pemilu 2019. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Koruptor bisa jadi calon anggota legislatif

Dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu. “Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu kan membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu,” kata Juru Bicara MA Suhadi saat itu, dikutip dari pemberitaan Kompas.com. “Tapi kalau PKPU kan menutup sama sekali kan. Bertentangan atau enggak itu? Ya kalau menurut MA ya bertentangan,” ujar dia.

kompas.com/Ahmad Naufal Dzulfaroh/Rizal Setyo Nugroh

Artikel ini telah tayang di laman Kompas.com 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.