• Kam. Okt 6th, 2022

Pencatutan NIK oleh Partai Politik dalam SIPOL

Jakarta, belakangan ini Media diwarnai oleh banyaknya pemberitaan adanya pencatutan (penggunaan Nama dan NIK  tanpa izin) oleh Partai Politik untuk dimasukan kedalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dalam pendaftaran sebagai Calon Peserta Pemilu 2024.

Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah diatur tentang syarat pendaftaran pada Pasal  13 Partai Politik calon peserta pemilu disyaratkan untuk mengisi data dan mengunggah dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admin Sipol serta data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang diantaranya adalah keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 1000 (seribu) atau 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk ditingkat Kabupaten/Kota.

Penginputan SIPOL ini dilaksanakan oleh KPU sejak dibuka pada tanggal 24 Juni 2022 dan berakhir sampai dengan 14 Agustus 2022 sebagaimana dikutip dari detik.com. Penginputan SIPOL ini menjadi syarat dalam Peraturan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 bagi Partai Politik yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari 40 Partai Politik yang mendaftar hanya 24 Partai Politik diterima pendaftarannya oleh KPU RI karena telah menginput dokumen persyaratan di SIPOL 100% dari syarat yang diberikan.

Dalam perjalanannya KPU kemudian menemukan adanya penyelenggara Pemilu yang terdaftar dalam SIPOL tersebut, atau dalam arti lain terdapat nama penyelenggara Pemilu yang baik benar atau tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik dan diinput oleh Partai Politik dan diupload dokumennya baik KTP ataupun Kartu Anggotanya.

Sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) nama anggota KPU terdaftar dalam Aplikasi Politik sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com. Idham Khlaik menyampaikan

“Ada 98 orang penyelenggara Pemilu di daerah yang telah menyampaikan pengaduan bahwa nama-nama mereka ada di dalam daftar keanggotaan Partai Politik yang ada di dalam apalikasi SIPOL  padahal yang bersangkutan tidak pernah memiliki KTA partai Politik”

Kemudian Bawaslu pada 14 Agustus 2022 juga menyampaikan sebanyak 275 nama Pengawas Pemilu diduga dicatut Parpol. Dikutip dari bawaslu.go.id, sebanyak 275 nama jajaran Bawaslu terdapat dalam data Sipol sebagai anggota maupun pengurus parpol. hasil penelusuran tersebut paling banyak terdapat di Papua yakni sebanyak 57 nama. Adapun 275 nama tersebut terdiri dari 32 Anggota dan 5 Ketua Bawaslu/Panwaslih, selebihnya merupakan jajaran staf Bawaslu.

Berkaitan atau tidak, setidaknya gambarannya seperti ini.

Partai Politik diwajibkan menginput dan mengupload seluruh data anggota Partainya dalam SIPOL mulai dari 24 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 (52 hari). Berdasarkan SK KPU Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik maka jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 272.229.371. Berdasarkan Peraturan KPU 4/2022 keanggotaan minimal di 75% Kab/kota, maka minimal jumlah anggota  yang harus diupload adalah 204.172.028 (hitung kasar, karena jumlah penduduk di satu provinsi tidak merata di tiap kabupaten/kotanya)/ 1000 yakni 204.172 (dua ratus empat ribu seratus tujuh puluh dua) nama di input dan 408.344 dokumen di upload (KTP dan KTA). Jika Partai Politik mulai menginput dokumen di SIPOL sejak 24 Juni maka sebanyak 3.926 nama di input dan sebanyak   7.853 dokumen di upload per harinya, dan ini hanya persyaratan anggota belum persyaratan yang lain.

Berdasarkan hitungan di atas sangat memungkinkan kepanikan Partai Politik untuk mengupload data anggota demi persyaratan Peserta Pemilu, kemudian oknum2 anggota Partai Politik yang ditugaskan untuk mengumpulkan, menginput dan mengupload dalam SIPOL mengambil jalan pintas atau setidaknya kurang cermat dan menginput Nama dan NIK diluar Anggotanya dengan dalih yang penting data terpenuhi 100% yang disyaratkan. Atau memang ternyata oknum Penyelenggara Pemilu tersebut pada kenyataannya memang anggota Partai.

Akibat Hukum

Sampai dengan saat ini, 24 Partai Politik yang diterima pendaftarannya dilakukan verifikasi Administrasi oleh KPU dan jajarannya. Verifikasi Administrasi menurut Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dilaksanakan sampai dengan tanggal 11 September 2022. Setelah itu pada tanggal 14 September 2022 KPU akan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu. Pada masa verifikasi ini KPU hanya dapat mengelompokkan nama nama Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 32 ayat (1) yakni:

  1. berstatus sebagai anggota TNI, Anggota Kepolisian RI, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh Peraturan perundang undangan
  2. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran
  3. NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih berkelanjutan.

Hasil verifikasi ini kemudian disampaikan kepada Partai Politik untuk dilakukan perbaikan dari tanggal 15 September 2022 sampai dengan 28 September 2022.

Hal ini berarti, Partai Politik tidak dapat di BMS (belum memenuhi syarat) kan karena persyaratan yang diajukan masih dapat dilakukan perbaikan sampai dengan tanggal 28 September 2022. KPU hanya menandai bahwa 98 + 275 nama yang terdaftar dalam SIPOL perlu untuk dilakukan perbaikan, oleh karenanya Pelanggaran administrasi Pemilu belum dapat menjangkau Partai Politik pada saat ini. Selain itu, pencatutan nama ataupun penggunaan nama orang lain untuk dimasukan kedalam SIPOL tanpa izin tidak ditemukan ketentuan pidana pemilunya. Hal ini sangat menguntungkan oknum Partai Politik yang dengan sengaja memasukan nama dan NIK tanpa izin kemudian lolos sebagai Peserta Pemilu.

Berbeda dengan Partai Politik, orang yang namanya dimasukan kedalam SIPOL, dan merupakan orang sbagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) terancam posisi dan pekerjaannya. Sebagai contoh penyelenggara Pemilu dapat dikenakan pelanggaran etika  penyelenggara Pemilu, kemudian  dengan adanya pencatutan ini maka seorang penyelenggara pemilu yang tercatut didalam namanya akan dianggap tidak memenuhi syarat sebagai anggota penyelenggara pemilu dan terancam diberhentikan karena salah satu syarat penyelenggara Pemilu adalah netral dan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 tahun.

Dapat dilakukan

Sebagaimana dijelaskan oleh Bawaslu sebagaimana dikutip bawaslu.go.id, Bawaslu menghimbau agar jajaran KPU dan Bawaslu yang namanya dicatut untuk mengajukan keberatan dan penghapusdan data kepada partai Politik. Selain itu Bawaslu juga membuka posko layanan pengaduan pencatutan di tingkat Kabupaten/Kota untuk kemudian diinventarisir untuk kemudian diberikan kepada KPU sebagai rekomendasi untuk memasukannya dalam daftar “potensi tidak memenuhi syarat”. Dalam hal kemudian setelah masa perbaikan syarat kemudian masih ditemukan adanya nama yang masuk kedalam daftar “potensi tidak memenuhi syarat” masih terdaftar di SIPOL dan dinyatakan memenuhi syarat, Bawaslu kemudian dapat menjadikan hal ini sebagai pelanggaran administrasi Pemilu.

Masyarakat yang namannya tercatut dalam SIPOL terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan :

  1. mengajukan keberatan kepada Partai Politik untuk kemudian di hapus dari SIPOL
  2. melaporkan kepada Bawaslu , Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai tindakan preventif dalam hal oknum Partai Politik tidak / belum menghapus nama di SIPOL.
  3. melaporkan oknum Partai Politik ke kepolisian atas dugaan tindak pidana pencatutan (sebacaan kami dapat menggunakan Pasal 151 KUHP, namun mungkin terdapat UU lain yang lebih tepat)

 

Bagi Masyarakat yang ingin mengecek namanya terdaftar atau tidak dalam SIPOL silahkan klik ke

info pemilu 

 

Tulisan ini merupakan pendapat penulis tanpa ada tendensi dan pengaruh dari pihak manapun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.