• Kam. Okt 6th, 2022

Hari Terakhir Pendaftaran, KPU Menerima Berkas Fisik

14 Agustus 2022, pukul 23.59 WIB bertempat di Kantor Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol Jakarta Hasyim Asy,ari dkk menutup Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024. Sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 16

“waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia barat.”

KPU melaksanakan ketentuan tersebut dan telah membuka  pendaftaran partai politik mulai dari tanggal 1 Agustus 2022 hingga 14 April 2022.

Dikutip dari tribunnews.com [1]Dihari terakhir pendaftaran terdapat 9 Partai Politik yang mendaftar yakni:

  1. Partai Karya Republik (Pakar)
  2. Partai Pemersatu Bangsa
  3. Partai Kedaulatan
  4. Partai Republik Satu
  5. Partai Damai Kasih Bangsa
  6. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa)
  7. Partai Masyumi
  8. Partai Bhinneka Indonesia
  9. Partai Pandu Bangsa

KPU Menghendaki SIPOL

KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 menggunakan SIPOL sebagai alat bantu, menghindari kejadian yang sama pada Pemilu 2019 dimana SIPOL oleh Bawaslu dinyatakan tidak wajib dalam pendaftaran partai politik maka KPU pada Pemilu 2024 kali ini hanya menjadikannya sebagai alat bantu.

Meskipun demikian, dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 KPU mengatur bahwa pelaksanaan pendaftaran Partai Politik dilakukan melalui SIPOL sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1)

Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

  1. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
  2. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  3. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  4. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
  5. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
  6. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kecamatan
  7. Surat pertnyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpiman Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan materai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
    1. Data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan;
    2. Memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
    3. Memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
    4. Memilki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
    5. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan Kabupaten/kota;
    6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-El atau KK anggota patai Politik.
    7. Mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekreatariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurusa Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingakte pusat , provinsi, kabuapten/kota
    8. Memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hurkum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna,dan
    9. Menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupeten/kota kepada KPU

Pasal 13

(1)Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol.

(2) Data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

  1. Data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admini Sipol; dan
  2. Data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu

(5) Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

    1. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik Calon Peserta Pemilu
    2. Nomor dan tanggal Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik calon peserta Pemilu terdaftar sebagai badan hukum;
    3. Nomor dan tanggal salinan AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu;
    4. Alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
    5. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat;
    6. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi di seluruh provinsi;
    7. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
    8. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
    9. Keanggotan Partai Politik sekurang-kurangnya 1..000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); dan
    10. Nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota

(6) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diunggah melalui Sipol.

Pasal 18 ayat (4)

Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen kepada KPU, yang meliputi:

  1. Surat pendaftaran Partai politik
  2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan
  3. Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL

Pasal 18 ayat (6)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpian Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol.

Pasal 22 ayat (1)

Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:

  1. Isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap
  2. Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap
  3. Dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6)

Dari ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 tersebut dan secara gamblang disebutkan oleh Pasal 22 ayat (1) pendaftaran Calon Peserta Pemilu dilakukan melalui Sipol.

Dikutip dari kompas.com [2] di hari terakhir KPU memberikan kelonggaran dengan menerima pendaftaran yang didaftarkan melalui dokumen fisik. Terdapat enam partai yang mendapatkan fasilitas ini yaitu Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa). Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Kongres dan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Adapun pelaksanaan penerimaan berkas ini turut disaksikan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Dalam keterangan yang dikutip batampos.co.id[3], Betty Epsilon Idros salah satu Komisioner KPU menyampaikan bahwa KPU siap melakukan pemeriksaan berkas fisik yang disampaikan Partai Politik. Betty menambahkan, bahwa jika kemudian berkas dinyatakan lengkap KPU tetap meminta Parpol untuk mengunggah dokumen ke sistem informasi partai politik (SIPOL) KPU RI.

 

Perkembangan tanggal 15 Agustus 2022

Tanggal 15 Agustus 2022, dikutip dari cnnindonesia.com[4] Komisi Pemilihan Umum melalui Komisionernya Idham Holik mengatakan pihaknya belum selesai mengecek kelengkapan berkas partai partai politik Dia berkata KPU masih memeriksa kelengkapan dokumen 16 Partai Politik. Keenam belas Partai Politik tersebut adalah :

  1. Partai Reformasi, mendaftar di hari pertama
  2. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), mendaftar di hari pertama
  3. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI), mendaftar di hari keenam
  4. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), mendaftar di hari kesebelas
  5. Partai Berkarya, mendaftar di hari keduabelas
  6. Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU), mendaftar di hari keduabelas
  7. Partai Pelita, mendaftar di hari ketiga belas
  8. Partai Kongres, mendaftar di hari ketigabelas
  9. Partai Karya Republik (Pakar) mendaftar di hari keempatbelas
  10. Partai Bhineka Indonesia, mendaftar di hari keempatbelas
  11. Partai Pandu Bangsa, mendaftar di hari keempatbelas
  12. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa), mendaftar di hari keempatbelas
  13. Partai Masyumi, mendaftar di hari keempatbelas
  14. Partai Damai Kasih Bangsa, mendaftar di hari keempatbelas
  15. Partai Pemersatu Bangsa, mendaftar di hari keempatbelas
  16. Partai Kedaulatan, mendaftar di hari keempatbelas

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa KPU melalui Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 menghendaki pendaftaran hanya dilakukan melalui SIPOL. Kemudian bagaimana keabsahan pendaftaran yang dilakukan melalui pendaftaran secara fisik?

Pasal 13 ayat (6) menyatakan bahwa Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diunggah melalui Sipol. Pasal 18 ayat (6) jo ayat (4) dimana Partai Politik harus menyampaikan 3 dokumen:

  1. Surat pendaftaran Partai politik
  2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan
  3. Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL

Ketiga surat ini ditandatangani kemudian dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak melalui SIPOl dan ketiga dokumen ini tidak dapat dicetak kecuali dokumen sebagaimana Pasal 8 ayat (1) diunggah seluruhnya (seratus persen) dalam SIPOL . Hal ini kemudian ditekankan kembali pada Pasal 22 ayat (1) dalam hal tidak terpenuhi Pasal 13, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) pada masa pendaftaran KPU mengembalikan dokumen pendaftaran partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Berdasarkan ketentuan diatas maka tidak celah untuk melakukan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui penyerahan berkas dokumen khusus.

 

SIPOL sebagai alat bantu

PKPU 4 2022 tidak memposisikan SIPOL sebagai alat bantu meskipun pengakuan KPU tetap memposisikan SIPOL sebagai alat bantu. Dari ketentuan ketentuan terkait Pendaftaran Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dikenal adanya penerimaan pendaftaran berdasarkan dokumen fisik. Oleh karenanya jika kemudian KPU melakukan penerimaan pendaftaran melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen fisik, maka KPU diduga melanggar peraturannya sendiri meskipun secara politik menyampaikan SIPOL hanya sebagai alat bantu dan masih dimungkinkan pendaftaran melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen fisik.

Hadirnya Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dalam bentuk fisik. Sebagaimana dikutip dari rmollampung.id[5] Idham Holik menyampaikan keputusan KPU Nomor 292/2022 terbit hari ini (tanggal 15 Agustus 2022) artinya keputusan penerimaan dokumen fisik ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk memayungi pelaksanaan pendaftaran di hari tersebut yang secara substansi bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

Adanya pendaftaran Peserta Pemilu melalui dokumen fisik ini kemudian menimbulkan perbedaan perlakuan bagi Partai Politik, terutama bagi 24 Partai Politik yang telah diterima pendaftarannya melalui dokumen SIPOL dan 6 Partai Politik yang diterima pendaftarannya melalui dokumen fisik.

Disclaimer:

Artikel ini hanya merupakan isi pikiran penulis sendiri berdasarkan informasi yang didapatkan oleh beberapa media

[1] https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/15/kpu-resmi-tutup-pendaftaran-peserta-pemilu-2024-ini-rincian-40-nama-parpol-yang-sudah-mendaftar?page=all

[2] https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/02111421/6-parpol-serahkan-berkas-fisik-di-hari-terakhir-pendaftaran-pemilu-2024?page=all

[3] https://news.batampos.co.id/pbi-dan-partai-perkasa-datangi-kpu-di-hari-terakhir-pendaftaran-parpol/

[4] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220815204245-20-835000/kpu-batal-umumkan-nasib-pendaftaran-16-parpol-hari-ini

[5] https://www.rmollampung.id/periksa-data-ganda-kpu-keluarkan-keputusan-tentang-verifikasi-administrasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.