Pemilih Tahu Demokrasi Maju
PAPUAInside.com, JAYAPURA— Calon Bupati Pegunungan Bontang Costan Oktemka yang juga dilaporkan ke KPU Pegunungan Bintang dan Bawaslu atas dugaan pengendalian Pemilu, pasal 71 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelanggaran tersebut dilaporkan kantor Pengacara Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH & Rekan yang merupakan kuasa hukum pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Beritakotaambon.com– Satu dari sembilan daerah di Papua Barat yang melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 diketahui belum melaksanakan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati kontestan Pilkada. Ketua KPU Papua Barat, Pascalis Semunya menyebut daerah itu adalah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel). Penundaan keputusan, penetapan Bakal calon calon pasangan calon bupati, Markus Waran masih
KBRN, Tarakan– Dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan ambil bagian di Pilkada Kalimantan Utara (Kaltara), 9 Desember mendatang, pasangan petahana Irianto Lambrie-Irwan Sabri masih memuncaki klasemen elektabilitas dengan keterpilihan sebesar 34,6, unggul jauh dari kompetitor terdekatnya Udin Hianggio-Undunsyah sebesar 18,3%, dan Zainal Arifin Paliwang-Yansen Tipa Padan (11,8%).
Tim pemenangan dan simpatisan serta seluruh pihak harus menerapkan protokol kesehatan REPUBLIKA.CO.ID,PALANGKA RAYA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar deklarasi damai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 secara daring. “Hari ini kita laksanakan deklarasi pilkada damai secara daring sebagai komitmen bersama menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib di tengah pesta
Meski sudah diingatkan berkali-kali, namun Satgas Penanganan Covid-19 masih menemukan pasangan calon (Paslon) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yang mengundang kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan. “Satgas Penanganan Covid-19 prihatin dan kecewa. Kami berharap bahwa temuan ini adalah yang terakhir. Maka kasus ini dapat menjadi perhatian dan pelajaran
Jakarta – Pasangan calon (paslon) di Pilkada 2020 telah melaporkan dana kampanye awalnya. Dana kampanye ini merupakan biaya berupa uang ataupun barang dan jasa yang digunakan paslon untuk membiayai kampanyenya. Perihal dana kampanye ini diatur dalam PKPU No 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan