Bulan: April 2020

Koalisi Masyarakat Sipil Usulkan Pilkada Ditunda September 2021

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perludem, Netgrit, Pusako, dan Rumah Kebangsaan meminta para pemangku kepentingan mempertimbangkan ulang rencana pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada 9 Desember 2020. Hal ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih mewabah.  Seperti diketahui, pemungutan suara Pilkada 2020 yang sedianya

Anggaran Pilkada Diprediksi Membengkak Karena Faktor Ini

Denpasar, Gatra.com – Anggaran Pilkada 2020 tidak digunakan untuk hal lain, meskipun pelaksanaannya diundur. Hal itu disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali,Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, Rabu (29/4) di Renon,Kota Denpasar. “Nanti dapat di formulasi ulang berkoordinasi dengan PAPD untuk menyusun RAB baru untuk Pemilu

Gerindra Minta KPK Selidiki Kaitan Dana COVID-19 dan Pilkada

Jakarta – Anggota Komisi III F-Gerindra, Habiburokhman, meminta KPK mengawasi realokasi anggaran daerah untuk penanganan virus Corona (COVID-19). Habiburokhman mengaitkannya dengan daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat Komisi III dengan KPK yang disiarkan langsung, Rabu (29/4/2020). Habiburokhman merespons pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal daerah-daerah dengan anggaran penanganan

Bawaslu: Politik Uang Masih Jadi Tren Pelanggaran Pilkada

Belum ada pengaturan yang tegas terhadap pelaku politik uang REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Petalolo mengatakan, politik uang masih menjadi tren pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pasalnya, masih ada celah hukum dalam menindak pelaku politik uang. “Kita berkaca pada penyelenggaraan pada

Tak Netral Jelang Pilkada, 124 ASN Kena Sanksi

batampos.co.id – Ditundanya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak menurunkan jumlah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat, jumlah dugaan pelanggaran terus mengalami kenaikan di tengah pandemi Covid-19. Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, hingga Jumat (24/4) lalu, kasus pelanggaran netralitas ASN mencapai 370 temuan.

Kasus Bupati Klaten dan Potensi Bantuan Corona Untuk Kampanye Pilkada

Bupati Klaten Sri Mulyani menempel bansos dari Kemensos dengan fotonya. Warganet menyebut untuk kampanye pilkada 2020. Bupati Klaten Sri Mulyani menjadi sorotan warganet lantaran bansos covid-19 dari Kementerian Sosial berupa hand sanitizer ditempeli gambar dirinya. Warganet menilai tindakan ini sengaja dilakukan olehnya untuk kampanye Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan 9

Anggaran Hibah Pilkada Dibekukan: Tak Bisa Dipakai untuk Tangani Corona

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, memastikan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dibekukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa mencairkan anggaran itu di luar tahapan Pilkada serentak. Pembekuan itu dituangkan dalam surat edaran Kemendagri Nomor 270/2931/SJ perihal pelaksanaan kegiatan

Konsolidasi, Pengurus DPC PPP Datangi Bawaslu Kabupaten Semarang

UNGARAN, suaramerdeka.com –  Pengurus DPC PPP Kabupaten Semarang mendatangi Sekretariat Bawaslu untuk konsolidasi menjelang pelaksanaan Pilbup Semarang 2020. Menurut Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang, Nurul Huda, konsolidasi diperlukan untuk menekan atau menghindari kontradiksi di lapangan. Sebagai partai politik pengusung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang, pihaknya berharap perjalanan pencalonan

PAN Sulsel Bakal Cabut Surat Rekomendasi Bakal Cakada Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel, Usman Lonta angkat bicara terkait usungan di Pilkada Serentak 2020. Ia memberi warning kepada Bakal Calon Kepala Daerah (Cakada) yang telah diberi surat rekomendasi, namun belum cukup syarat dukungan seperti yang disyarakatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten/kota yang ber-pilkada. “Jika syarat partai koalisi

Bahas Uang Harun Masiku, Hasto Jawab ‘Oke Sip’

PROKAL.CO, JAKARTA- Dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam perkara suap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan kian terang. Itu setelah jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan Hasto sebagai saksi di persidangan terdakwa Saeful Bahri yang digelar virtual kemarin (16/4). Jaksa menyesuaikan