Pemilih Tahu Demokrasi Maju
Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Tidak hanya itu, kedua pihak juga sepakat mengalihkan anggaran pilkada untuk penanganan pandemi Covid-19. “Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus didahulukan dibanding kontestasi politik,” ujar
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Sodik Mujahid, mengusulkan penyelenggaraan Pilkada 2020 diundur hingga Desember 2020. Hal itu mengingat kini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) yang telah menyebar di 27 provinsi. Sebagaimana diketahui, sebelumnya agenda pesta demokrasi lima tahunan tersebut rencananya dilaksanakan pada September 2020. “Tergantung kapan pandemi
Melalui Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 Evi Novida Ginting Manik diberhentikan oleh Presiden dari jabatannya sebagai Anggota KPU RI. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2020 setelah disurati oleh DKPP melalui surat nomor 012/K.DKPP/PP.00/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 sebagai tindaklanjut Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Ubah Hasil Pemilu, Komisioner
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA– Bakal Calon Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. “Pilihan KPU tepat ya di tengah situasi duka seperti ini. Semua pihak harus turut mengantisipasi penyebaran Virus Corona,” kata Rusmadi saat ditemui sejumlah awak media, Rabu (25/3/2020) malam. Jika situasi sudah kondusif, maka sebagai bakal
JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mendorong pemerintah untuk segera merumuskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( Perppu) terkait pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020. Menurut Feri, Perppu ini diperlukan untuk menunda hari pemungutan suara Pilkada yang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dijadwalkan diselenggarakan pada 23 September
Di tengah merebaknya Covid-19, perbincangan tentang Pilkada 2020 menjadi menurun. Komisi Pemilihan umum sudah mengeluarkan penundaan terkait dengan tiga tahapan dalam pilkada serentak tahun ini. Meskipun demikian, Pilkada 2020 dinilai tidak dapat dibatalkan ataupun ditunda meski Covid-19 mencapai meledak jumlahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinilai tidak ada istilah
SULSELSATU.com MAKASSAR – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Bekerja sama dengan Serikat Mahasiswa penggiat konstitusi dan hukum (Simposium) menggelar dialog bertajuk “Peran Mahasiswa Dalam Mengawal Demokrasi Pilkada 2020” di warkop Malgo Jalan Paccinongan Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Selasa (24/3/2020). Hadir dalam pembicara tersebut Aidil Fajri (Presma UIN
Makassar – Pasca-penundaan sejumlah tahapan di pilkada serentak oleh KPU pusat, sejumlah tim sukses calon kepala daerah (cakada) lebih memilih mengisi waktu dengan menggelar aksi sosial di tengah masyarakat. Aksi timses cakada seperti keliling di permukiman warga menyemprotkan disinfektan hingga bagi-bagi hand sanitizer. Seperti timses Ramdhan ‘Danny Pomanto’ yang tersebar di seluruh kelurahan
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak di beberapa provinsi sekiranya digelar pada 29 September 2020. Hingga kini belum ada keputusan final
Di tengah suasana #WorkFromHome dan #DiRumahAja terkait virus corona, Selasa (24/03) sejumlah WAG di Tangsel dihebohkan oleh munculnya poster bergambar bakal calon walikota dari PKS dan PAN, Ruhamaben dan Fahd Pahdepie. Di poster tersebut tertulis MAPAH (Ruhama-Pahdepie) dengan tagline “Harapan Baru Tangsel”. Foto keduanya tampak mengenakan baju putih dan memakai