Bulan: November 2019

Tito Dorong Penelitian Evaluasi Pilkada Langsung: Tak Ada Biaya Kita Bantu

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan pernyataannya terkait evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Dia mengatakan sistem pilkada saat ini memiliki berbagai hal positif, namun juga memiliki dampak negatif. “Saya sangat meyakini bahwa sistem pilkada langsung ini memiliki spirit dan semangat yang sangat mulia, yaitu adanya partipasi dari masyarakat, langsung

Frasa ‘Sudah/Pernah Kawin’ Sebagai Syarat Pemilih Diuji ke MK

AKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (20/11/2019).  Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XVII/2019 ini diajukan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia

DKPP BERHENTIKAN TETAP DELAPAN PENYELENGGARA PEMILU

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (20/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap untuk

Perdana, Bawaslu Akan Adakan Kompetisi Debat Perguruan Tinggi se-Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebagai yang perdana, Bawaslu akan menggelar kompetisi debat penegakan hukum pemilu antarperguruan tinggi se-Indonesia tahun 2019. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, hal inimenjadi langkah baik sebagai saluran sosialisasi, edukasi para mahasiswa, dan mendatangkan kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu. Kompetisi debat ini, diakui Dewi,

Polemik Pilkada Asimetris Usulan Mendagri Tito Karnavian

Merdeka.com – Polemik pelaksanaan pilkada langsung masih menjadi sorotan. Banyak pihak yang menilai pelaksanaan pilkada tersebut banyak efek negatif dibanding efek positifnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menilai pilkada langsung tidak memiliki dampak yang baik serta memunculkan masalah baru. Karena itu, Ia mencetuskan usul membuat sistem pilkada asimetris. Jika

DPR Sepakat Revisi UU Pemilu, KPU Usul E-Rekap

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, pihaknya mengusulkan dua poin besar dalam revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu). KPU ingin menerapkan rekapitulasi elektronik atau e-rekap sebagai hasil resmi pemilu dan dokumen hasil pemungutan suara dalam salinan digital.” Hal yang paling urgen sebetulnya untuk sekarang itu

DKPP PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA KIP KABUPATEN NAGAN RAYA TERKAIT DUGAAN SUAP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk Perkara Nomor 284-PKE-DKPP/IX/2019, Jumat (15/11/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Said Muhdar melalui kuasanya Askhalani dan Zulkifli. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, yakni Idris dan Ahmad Husaini.

Bawaslu Tegaskan Taat Asas Hukum Soal Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawasalu Abhan menegaskan, tak ada larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai kepala daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Menurutnya, aturan turunan seperti Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)

Menggugat Undang-Undang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota

Hadir diantara pergantian dua Presiden yakni Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, latar belakang hadirnya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki catatan yang panjang. Dimulai dengan pembentukannya sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tidak lama setelahnya diadakan kembali perubahan