Pemilih Tahu Demokrasi Maju
Malili, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) resmi menetapkan jumlah minimal dukungan persyaratan dan persebaran calon perseorangan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur 2020 di Media Center KPU Luwu Timur, Sabtu (26/10/2019). Hasil dari penghitungan syarat minimal yang berasal dari jumlah pemilih tetap (DPT) Pemilu
Pada tanggal 30 Oktober 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mempublish beberapa putusan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilaporkan terhadap beberapa penyelenggara Pemilu baik jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan website dkpp.go.id terdapat 18 Putusan DKPP yang dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2019. Berikut petikan amar
Pada tanggal 30 Oktober 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mempublish beberapa putusan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilaporkan terhadap beberapa penyelenggara Pemilu baik jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan website dkpp.go.id terdapat 18 Putusan DKPP yang dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2019. Berikut petikan amar
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu berikan pendalaman keterangan terkait permohonan judicial review UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam memberikan keterangan membahas soal pengawasan terhadap verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019. Fritz memberikan keterangan terkait perkara
Masamba, kpu.go.id – Penetapan syarat dukungan minimal calon perseorangan juga berlangsung di Kabupaten Luwu Utara (Lutra). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lutra melalui Rapat Pleno Terbuka menetapkan 21.615 sebagai angka minimal bagi siapa saja yang hendak maju sebagai bakal calon perseorangan yang ingin ikut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lutra 2020 mendatang (26/10/2019). Ketua KPU
Semarang, kpu.go.id – Penentuan syarat dukungan minimal untuk bakal calon perseorangan juga telah berlangsung untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menetapkan batas minimal 76.445 dukungan bagi siapa saja yang hendak maju dari jalur non partai politik. Pengumuman jumlah syarat minimal dukungan calon perseorangan ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 266-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Jumat (25/11/2019). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Oktovianus R. Pada sidang pemeriksaan pertama, Pengadu absen dalam persidangan karena tengah menjalani perawatan kesehatan. Oktovianus mengadukan
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, para pemangku kepentingan seharusnya melakukan evaluasi terhadap penanganan pidana pemilu di Indonesia. Berbicara Sentra Gakkumdu, menurutnya, bukan hal baru dalam pilkada karena sudah ada sejak 2004. “Namun (kala itu) belum dinamakan Sentra Gakkumdu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros menetapkan angka minimum dukungan bagi calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2020. Pada Rapat Koordinasi yang turut mengundang Bawaslu, Polres, Kesbangpol, Disdukcapil dan Dandim 1422 Maros tersebut, ditetapkan jumlah dukungan minimal sebesar 24.505. Angka tersebut berdasarkan ketentuan
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan catatan umum serta tantangan pengawasan pemilihan dalam Pilkada Serentak 2020 terutama dalam hal regulasi. Hal tersebut diungkapkannya di hadapan peserta yang merupakan mahasiswa, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam seminar nasional bertema: Menyongsong Pilkada Serentak 2020 di